Dari Motor Listrik SPPG hingga Kipas Angin KDMP: Mengapa Korupsi Pengadaan Publik Terus Berulang?

Beberapa waktu terakhir publik dihebohkan oleh dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang pemerintah, terutama pengadaan motor listrik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Badan Gizi Nasional serta pengadaan kipas angin untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Terlepas dari benar atau tidaknya seluruh dugaan yang berkembang, kasus ini menunjukkan masih adanya kelemahan tata kelola pengadaan pemerintah, mulai dari tahap perencanaan, persetujuan anggaran, pelaksanaan pengadaan hingga pengawasan terhadap realisasi belanja negara.

Kasus tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi bagaimana mekanisme pengadaan pemerintah seharusnya berjalan menurut hukum Indonesia.

Bagaimana Proses Persetujuan Anggaran Seharusnya Dilakukan?

Secara umum, setiap belanja pemerintah harus melewati beberapa tahapan.

1. Perencanaan Kebutuhan

Tahapan pertama adalah identifikasi kebutuhan.

Instansi pemerintah harus mampu menjawab beberapa pertanyaan mendasar:

• Apakah barang tersebut benar-benar diperlukan?
• Berapa jumlah yang dibutuhkan?
• Apa manfaat ekonominya?
• Apakah ada alternatif yang lebih murah?

Dalam kasus motor listrik SPPG, misalnya, kebutuhan kendaraan operasional seharusnya didasarkan pada:

• jumlah SPPG aktif,
• kondisi geografis,
• beban kerja,
• efektivitas penggunaan kendaraan.

Begitu pula pengadaan kipas angin KDMP harus diawali dengan pemetaan kebutuhan setiap lokasi, bukan menggunakan pendekatan "satu jenis barang untuk seluruh Indonesia."

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Setelah kebutuhan ditetapkan, kementerian/lembaga menyusun:

• Rencana Kerja (Renja)
• RKA-KL
• rincian anggaran

Pada tahap ini dilakukan:

• analisis biaya,
• analisis manfaat,
• estimasi harga,
• penentuan volume.

Anggaran kemudian dibahas bersama Kementerian Keuangan dan DPR sesuai mekanisme APBN.

3. Penetapan DIPA

Setelah APBN disahkan, diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

DIPA ini menjadi dasar hukum penggunaan anggaran.

Tanpa DIPA, pengadaan tidak dapat dilaksanakan.

Bagaimana Proses Pengadaan Barang Dilaksanakan?

Pengadaan pemerintah saat ini diatur terutama melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Prinsip pengadaan meliputi:

• efisien,
• efektif,
• transparan,
• terbuka,
• bersaing,
• adil,
• akuntabel.

Tahapan pengadaan meliputi:

1. Perencanaan Pengadaan
2. Persiapan Pengadaan
3. Pemilihan Penyedia
4. Penandatanganan Kontrak
5. Pelaksanaan Kontrak
6. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
7. Pembayaran
8. Serah Terima Barang

Seluruh proses wajib tercatat dalam sistem elektronik (e-procurement) melalui LKPP.

Di Mana Potensi Penyimpangan Bisa Terjadi?

Secara teoritis, penyimpangan dapat terjadi pada berbagai tahapan.

1. Mark-up Harga

Misalnya:

Harga pasar motor listrik: Rp18 juta. Namun harga kontrak: Rp28 juta.

Selisih tersebut dapat menjadi potensi kerugian negara apabila tidak memiliki justifikasi yang sah.

2. Penggelembungan Volume

Contoh:

Kebutuhan riil 10.000 unit. Tetapi dianggarkan 20.000 unit.

Akibatnya terdapat barang yang tidak digunakan.

3. Spesifikasi yang Mengarah pada Vendor Tertentu

Perpres Pengadaan melarang spesifikasi yang dibuat hanya agar satu perusahaan tertentu dapat memenangkan tender.

4. Pengadaan Barang yang Tidak Dibutuhkan

Dalam banyak kasus korupsi, persoalan bukan hanya harga.

Barangnya memang ada.

Namun tidak diperlukan.

Barang akhirnya:

• menumpuk di gudang,
• tidak digunakan,
• rusak sebelum dipakai.

Fenomena seperti ini dikenal sebagai pemborosan anggaran (wasteful spending).

5. Pembayaran Sebelum Barang Dimanfaatkan

Meskipun secara administrasi barang sudah diterima, negara tetap dapat dirugikan apabila:

• barang tidak pernah digunakan,
• distribusi gagal,
• tujuan program tidak tercapai.

Bagaimana Ketentuan Hukumnya?

Beberapa regulasi menjadi dasar pengawasan.

1. UUD 1945 Pasal 23

Keuangan negara harus dikelola:

• secara terbuka,
• bertanggung jawab,
• sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Setiap penggunaan APBN harus:

• efisien,
• ekonomis,
• efektif,
• transparan,
• bertanggung jawab.

3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pejabat yang mengelola keuangan negara bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran.

4. UU Nomor 15 Tahun 2004

Mengatur pemeriksaan pengelolaan keuangan negara oleh BPK.

5. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Apabila ditemukan:

• penyalahgunaan kewenangan,
• persekongkolan,
• mark-up,
• pengadaan fiktif,
• suap,

maka dapat dikenakan pidana korupsi.

Namun unsur-unsur tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum.

Mengapa Pengawasan Sering Terlambat?

Beberapa penyebab yang sering ditemukan adalah:

Audit dilakukan setelah anggaran habis

Sebagian besar audit masih bersifat ex-post.

Artinya:

barang sudah dibeli,

uang sudah dibayarkan,

baru kemudian diperiksa.

Fokus pada Administrasi

Sering kali pemeriksaan hanya memastikan:

• dokumen lengkap,
• tanda tangan lengkap,
• kontrak sesuai.

Padahal yang lebih penting adalah:

Apakah barang tersebut benar-benar bermanfaat?

Lemahnya Evaluasi Kinerja

Banyak kementerian lebih fokus pada:

"anggaran terserap 98%"

daripada

"program berhasil."

Padahal keberhasilan bukan diukur dari besarnya uang yang dibelanjakan.

Pelajaran dari Polemik Motor Listrik SPPG

Informasi resmi yang beredar menunjukkan bahwa pengadaan motor listrik memang direncanakan untuk mendukung mobilitas kepala SPPG, meskipun sempat muncul klaim yang dibantah pemerintah mengenai jumlah unit. Di sisi lain, muncul pula penyelidikan terhadap aspek pengadaan tersebut sehingga menjadi perhatian publik.

Terlepas dari hasil akhir proses hukum, terdapat beberapa pelajaran penting:

• kebutuhan operasional harus dihitung secara realistis;
• pengadaan harus disesuaikan dengan kesiapan distribusi dan pencatatan Barang Milik Negara (BMN);
• transparansi data pengadaan perlu diperkuat agar tidak memicu spekulasi publik.

Usulan Kebijakan Pencegahan

1. Mandatory Cost-Benefit Analysis

Setiap pengadaan di atas Rp100 miliar wajib disertai analisis manfaat ekonomi independen.

2. Independent Procurement Review

Sebelum kontrak ditandatangani, dilakukan audit oleh tim independen.

Bukan setelah proyek selesai.

3. Dashboard Pengadaan Nasional

Seluruh masyarakat dapat melihat secara real time:

• harga satuan,
• vendor,
• progres,
• lokasi distribusi.

4. Open Contracting

Seluruh kontrak pemerintah dipublikasikan.

Termasuk:

• spesifikasi,
• harga,
• perubahan kontrak,
• addendum.

5. Digital Asset Tracking

Barang yang dibeli negara diberi:

• QR Code,
• GPS (untuk kendaraan),
• dashboard pemanfaatan.

Publik dapat mengetahui apakah aset benar-benar digunakan.

6. Performance-Based Budgeting

Pengadaan tidak lagi diukur dari:

"berapa besar anggaran terserap."

Tetapi:

"berapa besar manfaat yang dihasilkan."

7. Early Warning System Berbasis AI

Sistem dapat mendeteksi otomatis apabila:

• harga terlalu tinggi,
• vendor menang berulang,
• volume tidak wajar,
• pengadaan melebihi kebutuhan.

8. Memperkuat Peran BPKP dan APIP

Audit internal sebaiknya dilakukan sejak tahap perencanaan (pre-audit), bukan hanya setelah pembayaran dilakukan.

#Catatan Redaksi HukumInfo#

Polemik pengadaan motor listrik operasional SPPG dan kipas angin KDMP menunjukkan bahwa tantangan utama pengelolaan keuangan negara bukan hanya terletak pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada kualitas perencanaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Setiap rupiah APBN harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya melalui dokumen yang lengkap, tetapi juga melalui manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Karena proses hukum atas dugaan penyimpangan masih berjalan, penilaian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana korupsi harus menunggu hasil penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Namun demikian, evaluasi terhadap sistem pengadaan tetap penting dilakukan agar pengawasan menjadi lebih preventif, transparan, dan berbasis kinerja. Dengan reformasi pada tahap perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan pemanfaatan aset, pemerintah dapat meminimalkan risiko pemborosan maupun penyimpangan anggaran di masa mendatang.

Disclaimer:
Informasi dan pendapat dalam tulisan ini disajikan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik. Dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan, penafsiran, maupun keputusan yang diambil berdasarkan isi tulisan ini. Pembaca diharapkan melakukan verifikasi dan penilaian secara mandiri sesuai kebutuhan.