Kasus Tapir Disembelih di Lampung: Cermin Lemahnya Perlindungan Satwa Liar di Indonesia

Peristiwa penyembelihan seekor tapir (Tapirus indicus) di Kabupaten Mesuji, Lampung, yang viral pada awal Juli 2026 kembali membuka diskusi mengenai efektivitas perlindungan satwa liar di Indonesia. Tapir yang sebelumnya terlihat berkeliaran di kawasan Register 45 diduga keluar dari habitatnya sebelum akhirnya dibunuh dan dipotong-potong oleh sejumlah warga. Setelah video penyembelihan beredar luas di media sosial, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bersama Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap pelaku.

Kasus ini bukan hanya menunjukkan dugaan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi, tetapi juga memperlihatkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai status perlindungan satwa liar serta belum optimalnya mekanisme mitigasi konflik antara manusia dan satwa.

Tapir sebagai Satwa Dilindungi

Tapir Asia (Tapirus indicus) merupakan satu-satunya spesies tapir yang masih hidup di Asia dan termasuk salah satu mamalia besar khas Pulau Sumatra. Di Indonesia, status perlindungannya ditetapkan melalui:

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024);
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Peraturan tersebut melarang setiap orang untuk:

• menangkap;
• melukai;
• membunuh;
• memiliki;
• memelihara;
• mengangkut; maupun
• memperniagakan satwa dilindungi tanpa izin.

Dengan demikian, apabila terbukti sengaja membunuh tapir, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan konservasi.

Perlindungan Satwa dalam Perspektif Hukum Indonesia

Perlindungan terhadap satwa di Indonesia sebenarnya terdiri atas dua rezim hukum yang berbeda.

1. Perlindungan kesejahteraan hewan (animal welfare)

Pengaturan kesejahteraan hewan terdapat dalam:

• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
• Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Peraturan tersebut mengatur bahwa hewan harus diperlakukan secara layak dan bebas dari penyiksaan yang tidak perlu. Prinsip ini umumnya berlaku terhadap hewan ternak maupun hewan peliharaan.

Namun, rezim kesejahteraan hewan bukan instrumen utama dalam kasus tapir, karena persoalan utamanya adalah perlindungan terhadap satwa liar yang memiliki fungsi ekologis.

2. Perlindungan satwa liar (wildlife protection)

Kasus tapir lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum konservasi.

Tujuan utama perlindungan satwa liar bukan semata-mata mencegah penderitaan hewan, tetapi menjaga keberlangsungan populasi, keanekaragaman hayati, serta keseimbangan ekosistem.

Dengan demikian, sekalipun penyembelihan dilakukan secara cepat atau dianggap "tidak menyiksa", tindakan tersebut tetap merupakan pelanggaran apabila objeknya adalah satwa yang dilindungi.

Mengapa Tapir Keluar dari Habitat?

Kemunculan tapir di jalan raya bukanlah fenomena yang berdiri sendiri.

Beberapa faktor yang diduga mendorong satwa keluar dari habitat antara lain:

• fragmentasi hutan;
• pembukaan lahan perkebunan;
• pembangunan jalan yang memotong koridor satwa;
• berkurangnya sumber pakan alami;
• meningkatnya aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan.

Dengan kata lain, konflik manusia dan satwa liar sering kali merupakan konsekuensi dari tekanan terhadap habitat alami.

Karena itu, pendekatan penegakan hukum harus diiringi dengan upaya konservasi lanskap agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Perbandingan dengan Negara Lain

Malaysia

Malaysia melindungi tapir melalui Wildlife Conservation Act 2010.

Sanksi terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi dapat berupa:

• denda hingga ratusan ribu ringgit;
• pidana penjara;
• penyitaan alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran.

Malaysia juga memiliki Wildlife Rescue Unit yang dapat bergerak cepat ketika satwa masuk ke permukiman sehingga masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri.

Singapura

Di Singapura, perlindungan satwa liar diatur melalui Wildlife Act dan berbagai regulasi konservasi.

Masyarakat diwajibkan melaporkan keberadaan satwa liar kepada National Parks Board (NParks). Membunuh satwa liar tanpa dasar hukum dapat dikenai pidana maupun denda administratif yang tinggi.

Pendekatan Singapura lebih menitikberatkan pada respons cepat pemerintah dibandingkan menyerahkan penanganan kepada masyarakat.

Amerika Serikat

Melalui Endangered Species Act (ESA), pembunuhan terhadap spesies yang dilindungi dapat dikenai:

• pidana penjara;
• denda dalam jumlah besar;
• gugatan perdata;
• kewajiban pemulihan lingkungan.

Penegakan hukum dilakukan oleh U.S. Fish and Wildlife Service bersama aparat penegak hukum federal.

Australia

Australia menerapkan Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999.

Selain ancaman pidana dan denda yang besar, pemerintah memiliki sistem pelaporan konflik satwa secara daring, sehingga masyarakat dapat segera meminta bantuan petugas konservasi.

Pelajaran bagi Indonesia

Dibandingkan beberapa negara tersebut, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum konservasi yang cukup memadai. Persoalannya lebih banyak terletak pada:

• rendahnya kesadaran masyarakat;
• keterbatasan jumlah petugas konservasi;
• lambatnya respons ketika satwa muncul di luar habitat;
• minimnya edukasi mengenai prosedur pelaporan satwa liar.

Kasus di Mesuji menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki mekanisme yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan ketika menemukan satwa dilindungi.

Rekomendasi Kebijakan

Agar kejadian serupa tidak terulang, beberapa kebijakan berikut layak dipertimbangkan.

1. Pembentukan Wildlife Emergency Response

Setiap provinsi yang memiliki kawasan konservasi perlu memiliki tim reaksi cepat yang terdiri dari:

• BKSDA;
• Kepolisian;
• Pemerintah Daerah;
• dokter hewan;
• relawan konservasi.

Tim ini bertugas menangani laporan masyarakat maksimal dalam waktu tertentu setelah laporan diterima.

2. Hotline Nasional Satwa Liar

Indonesia belum memiliki sistem pelaporan satwa liar yang mudah diakses.

Keberadaan nomor darurat nasional khusus satwa liar akan mempercepat koordinasi antara masyarakat dan petugas konservasi.

3. Kewajiban Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu diwajibkan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan konflik manusia dan satwa liar, khususnya di wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan.

Ketentuan ini idealnya diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mewajibkan setiap pemerintah daerah menyusun rencana mitigasi konflik satwa liar.

4. Edukasi Berbasis Desa

Program penyuluhan konservasi sebaiknya difokuskan pada desa-desa penyangga kawasan hutan.

Materi edukasi meliputi:

• pengenalan satwa dilindungi;
• prosedur pelaporan;
• larangan hukum;
• risiko pidana;
• teknik menjaga keselamatan ketika bertemu satwa liar.

5. Penguatan Restorasi Habitat

Konservasi tidak cukup dilakukan melalui penindakan hukum.

Pemerintah juga perlu:

• membangun koridor satwa;
• mengurangi fragmentasi habitat;
• memulihkan kawasan hutan yang rusak;
• mengintegrasikan pembangunan jalan dengan jalur lintasan satwa (wildlife crossing).

Apakah Diperlukan Aturan Baru?

Pada prinsipnya, Indonesia tidak kekurangan regulasi. Yang lebih dibutuhkan adalah aturan pelaksana yang memperjelas mekanisme penanganan konflik satwa liar.

Beberapa instrumen yang dapat dibentuk antara lain:

1. Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Konservasi yang mengatur tata cara penanganan konflik manusia–satwa liar, mekanisme penyelamatan satwa, dan koordinasi lintas instansi.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mengatur standar operasional penanganan satwa liar, pembentukan tim respons cepat, sistem pelaporan masyarakat, serta pedoman edukasi di daerah rawan konflik.
3. Peraturan Daerah (Perda) di provinsi atau kabupaten yang berbatasan dengan kawasan konservasi untuk mengatur peran pemerintah daerah, penganggaran, dan pembentukan jejaring relawan konservasi.

Dengan struktur tersebut, norma umum tetap berada pada tingkat undang-undang, sementara aspek teknis dan operasional diatur melalui peraturan pelaksana yang lebih mudah diperbarui sesuai perkembangan kebutuhan di lapangan.

#Catatan Redaksi HukumInfo#

Kasus penyembelihan tapir di Lampung merupakan pengingat bahwa perlindungan satwa liar tidak cukup hanya mengandalkan ancaman pidana. Penegakan hukum memang penting untuk memberikan efek jera, tetapi harus diimbangi dengan edukasi masyarakat, sistem respons yang cepat, serta kebijakan konservasi yang mampu mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan satwa tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, melainkan juga oleh kesiapan institusi, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Disclaimer:
Informasi dan pendapat dalam tulisan ini disajikan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik. Dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan, penafsiran, maupun keputusan yang diambil berdasarkan isi tulisan ini. Pembaca diharapkan melakukan verifikasi dan penilaian secara mandiri sesuai kebutuhan.