China Memimpin Revolusi AI: Apa yang Bisa Dipelajari Indonesia dari Regulasi dan Kebijakan Teknologinya?

Artificial Intelligence (AI) telah menjadi salah satu teknologi strategis yang menentukan daya saing ekonomi, keamanan nasional, dan inovasi suatu negara. Dalam beberapa tahun terakhir, China berkembang menjadi salah satu kekuatan utama AI dunia, bersaing langsung dengan Amerika Serikat dalam pengembangan model bahasa besar (Large Language Models/LLM), computer vision, robotika, kendaraan otonom, hingga AI industri.

Keberhasilan China tidak hanya didorong oleh investasi besar pada riset dan pengembangan, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah yang secara aktif mengatur sekaligus mendorong pertumbuhan industri AI. Berbeda dengan banyak negara yang masih berupaya mencari keseimbangan antara inovasi dan regulasi, China menerapkan pendekatan yang terintegrasi antara strategi industri, keamanan nasional, tata kelola data, dan pengawasan terhadap penggunaan AI.

Di sisi lain, Indonesia saat ini berada pada fase awal pengembangan ekosistem AI. Pemanfaatan AI meningkat pesat di sektor pemerintahan, pendidikan, keuangan, manufaktur, dan layanan publik. Namun, kerangka regulasi yang secara khusus mengatur AI masih berkembang dan sebagian besar masih mengandalkan regulasi yang telah ada mengenai perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan tata kelola sistem elektronik.

Perkembangan Teknologi AI di China

China mulai menjadikan AI sebagai prioritas nasional melalui "New Generation Artificial Intelligence Development Plan" yang diluncurkan pada tahun 2017. Strategi tersebut menetapkan target agar China menjadi pusat inovasi AI dunia pada tahun 2030. Sejak saat itu, pemerintah memberikan dukungan besar melalui investasi, insentif industri, pembangunan pusat komputasi nasional, pengembangan talenta, serta kolaborasi erat antara pemerintah, universitas, dan perusahaan teknologi.

Beberapa perusahaan teknologi yang menjadi motor pengembangan AI di China antara lain:

• Baidu
• Alibaba
• Tencent
• Huawei
• SenseTime
• iFlytek
• DeepSeek
• Zhipu AI

Perusahaan-perusahaan tersebut mengembangkan berbagai model AI untuk pencarian informasi, chatbot, kendaraan otonom, kesehatan, manufaktur, pendidikan, hingga smart city.

Keunggulan utama China meliputi:

• dukungan pendanaan pemerintah yang sangat besar;
• ketersediaan data dalam skala besar;
• integrasi AI dengan industri manufaktur;
• pengembangan chip AI domestik;
• kebijakan nasional yang konsisten;
• koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pendekatan Regulasi AI di China

Berbeda dengan Uni Eropa yang mengembangkan satu regulasi komprehensif melalui AI Act, China menggunakan pendekatan bertahap melalui sejumlah regulasi yang saling melengkapi.

1. Regulasi Generative AI

Pada tahun 2023, China menerbitkan Interim Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services yang menjadi regulasi khusus pertama mengenai layanan AI generatif. Regulasi ini mengatur penyedia layanan AI yang ditawarkan kepada publik, termasuk kewajiban memastikan keamanan, legalitas data pelatihan, perlindungan informasi pribadi, serta mekanisme penanganan konten ilegal.

Beberapa kewajiban utama penyedia layanan AI meliputi:

• memastikan output AI tidak melanggar hukum;
• melindungi hak cipta;
• menjaga keamanan data;
• melakukan evaluasi keamanan;
• menyediakan mekanisme pelaporan.

2. Pengawasan Algoritma

China juga mengatur sistem rekomendasi algoritma melalui regulasi mengenai layanan rekomendasi internet.

Platform digital diwajibkan:

• mendaftarkan algoritma tertentu kepada regulator;
• menjelaskan tujuan penggunaan algoritma;
• menyediakan opsi bagi pengguna untuk menonaktifkan rekomendasi personal;
• menghindari manipulasi opini publik maupun perilaku konsumen.

3. Regulasi Deep Synthesis

China merupakan salah satu negara pertama yang mengatur teknologi deepfake.

Regulasi ini mengharuskan:

• identifikasi konten hasil AI;
• larangan penggunaan deepfake untuk penipuan;
• kewajiban penyedia layanan melakukan verifikasi identitas pengguna;
• penyimpanan log aktivitas.

4. Kewajiban Label AI

Mulai September 2025, China mewajibkan seluruh konten yang dihasilkan AI diberi label, baik yang terlihat oleh pengguna maupun yang tertanam dalam metadata. Aturan ini bertujuan meningkatkan transparansi, memudahkan pelacakan, dan mengurangi penyebaran disinformasi.

5. Pengawasan Data

Regulasi AI di China tidak berdiri sendiri, namun juga tunduk pada:

• Data Security Law
• Personal Information Protection Law
• Cybersecurity Law

Dengan demikian, data pelatihan AI wajib memenuhi standar keamanan nasional serta perlindungan data pribadi.

Filosofi Regulasi AI China

Pendekatan pemerintah China dapat dirangkum dalam tiga prinsip utama:

1. Mendorong inovasi nasional, sehingga AI diposisikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.
2. Menjaga keamanan nasional, termasuk pengawasan terhadap penyebaran informasi dan perlindungan infrastruktur digital.
3. Mengendalikan risiko sosial, seperti penyalahgunaan AI, penyebaran hoaks, deepfake, manipulasi opini publik, dan pelanggaran privasi.

Pendekatan ini menghasilkan model regulasi yang relatif ketat dibandingkan banyak negara lain, tetapi tetap memberikan ruang bagi inovasi industri.

Kondisi Pengembangan AI di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu pasar AI terbesar di Asia Tenggara dengan tingkat adopsi yang terus meningkat.

Pemanfaatan AI berkembang pada berbagai sektor:

• pelayanan publik;
• kesehatan;
• pendidikan;
• perbankan;
• fintech;
• e-commerce;
• manufaktur;
• pertanian.

Pemerintah juga telah menyusun Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) 2020–2045 yang menetapkan lima sektor prioritas, yaitu kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan, ketahanan pangan, dan mobilitas. Meskipun demikian, Indonesia hingga saat ini belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur AI.

Regulasi AI di Indonesia Saat Ini

Beberapa regulasi yang menjadi dasar tata kelola AI antara lain:

1. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

UU No. 27 Tahun 2022 mengatur:

• pemrosesan data pribadi;
• persetujuan pemilik data;
• keamanan data;
• hak subjek data.

Regulasi ini menjadi fondasi penting bagi sistem AI yang menggunakan data pribadi.

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU ITE mengatur:

• sistem elektronik;
• tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik;
• transaksi digital;
• penyalahgunaan informasi elektronik.

3. Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Regulasi ini mengatur keamanan sistem elektronik dan kewajiban penyelenggara layanan digital.

4. Surat Edaran Etika AI

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah menerbitkan pedoman etika pemanfaatan AI yang menekankan prinsip:

• transparansi;
• akuntabilitas;
• keadilan;
• keamanan;
• perlindungan hak asasi manusia.

Namun, pedoman tersebut masih bersifat non-mengikat sehingga implementasinya bergantung pada komitmen masing-masing organisasi.

Perbandingan China dan Indonesia

Potensi Regulasi yang Dapat Diadopsi Indonesia

Indonesia tidak perlu menyalin seluruh pendekatan China, namun beberapa praktik dapat diadaptasi sesuai prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kebutuhan nasional.

1. Undang-Undang AI Nasional

Indonesia berpotensi menyusun regulasi khusus AI yang mengatur:

• definisi AI;
• klasifikasi risiko;
• tanggung jawab penyedia AI;
• standar keamanan;
• audit AI;
• sanksi administratif. 

2. Registrasi Model AI Berisiko Tinggi

Model AI yang digunakan pada sektor strategis seperti:

• kesehatan;
• keuangan;
• pertahanan;
• pelayanan publik;

dapat diwajibkan menjalani registrasi dan evaluasi sebelum digunakan secara luas.

3. Label Konten AI

Pemerintah dapat mewajibkan pemberian label pada:

• gambar AI;
• video AI;
• suara sintetis;
• artikel otomatis;
• deepfake.

Kebijakan ini berpotensi mengurangi penyebaran hoaks dan meningkatkan transparansi.

4. Audit Algoritma

Perusahaan yang menggunakan AI pada layanan publik dapat diwajibkan melakukan audit berkala terhadap:

• bias algoritma;
• keamanan;
• akurasi;
• dampak sosial.

5. Regulatory Sandbox AI

Indonesia dapat memperluas konsep regulatory sandbox agar perusahaan rintisan AI dapat menguji inovasi dalam lingkungan yang diawasi regulator sebelum diterapkan secara luas.

6. Sertifikasi AI

Pemerintah dapat mengembangkan skema sertifikasi nasional bagi:

• sistem AI;
• auditor AI;
• pengembang AI.

Langkah ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi AI.

7. Pengembangan Infrastruktur Nasional

Regulasi perlu diiringi dengan kebijakan pembangunan:

• pusat data nasional;
• supercomputing;
• cloud nasional;
• pusat riset AI;
• peningkatan kapasitas talenta digital.

Tanpa dukungan infrastruktur, regulasi saja tidak cukup untuk membangun daya saing AI nasional.

Tantangan Implementasi di Indonesia

Penerapan regulasi AI di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

• keterbatasan infrastruktur komputasi;
• minimnya tenaga ahli AI;
• koordinasi lintas kementerian;
• rendahnya investasi riset;
• perlindungan data pribadi yang masih dalam tahap penguatan;
• kebutuhan harmonisasi dengan regulasi digital yang telah ada.

Selain itu, Indonesia perlu memastikan bahwa regulasi AI tidak menghambat inovasi, khususnya bagi startup dan pelaku usaha kecil.

#Catatan Redaksi HukumInfo#

China menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan AI tidak hanya bergantung pada kemampuan teknologi, tetapi juga pada keberadaan kebijakan nasional yang konsisten, investasi besar, serta kerangka regulasi yang mampu mengelola risiko tanpa sepenuhnya menghambat inovasi. Melalui regulasi mengenai AI generatif, algoritma, deep synthesis, perlindungan data, dan kewajiban pelabelan konten AI, China membangun sistem tata kelola AI yang terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional.

Indonesia telah memiliki fondasi melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial serta sejumlah regulasi terkait perlindungan data dan sistem elektronik. Namun, belum adanya undang-undang khusus AI menyebabkan pengaturan masih tersebar dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pengembang maupun pengguna AI.

Ke depan, Indonesia berpeluang mengembangkan regulasi AI yang mengadopsi praktik-praktik terbaik dari berbagai negara, termasuk China, dengan tetap menyesuaikannya pada prinsip negara demokratis, perlindungan hak asasi manusia, transparansi, dan inovasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem AI yang aman, bertanggung jawab, sekaligus kompetitif dalam mendukung transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Disclaimer:
Informasi dan pendapat dalam tulisan ini disajikan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik. Dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan, penafsiran, maupun keputusan yang diambil berdasarkan isi tulisan ini. Pembaca diharapkan melakukan verifikasi dan penilaian secara mandiri sesuai kebutuhan.