Hak Asasi Hewan di Indonesia: Sudahkah Negara Melindungi Mereka?

Istilah Hak Asasi Hewan (Animal Rights) semakin sering digunakan dalam diskursus hukum, etika, dan kebijakan publik. Namun, secara hukum Indonesia maupun internasional, terdapat perbedaan mendasar antara animal rights (hak inheren hewan sebagai subjek yang memiliki hak) dan animal welfare (kesejahteraan hewan sebagai objek perlindungan hukum).

Indonesia hingga saat ini belum mengakui hewan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi sebagaimana manusia. Akan tetapi, negara telah mengatur berbagai bentuk perlindungan terhadap hewan melalui konsep kesejahteraan hewan (animal welfare). Pendekatan ini bertujuan memastikan hewan tidak mengalami penderitaan yang tidak perlu selama dipelihara, dimanfaatkan, diangkut, maupun dipotong.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu etika lingkungan, konservasi, dan kesejahteraan hewan, muncul tuntutan agar regulasi Indonesia semakin mendekati standar internasional.

Dasar Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia

Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus mengenai Hak Asasi Hewan. Perlindungan hewan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-undang ini merupakan fondasi utama pengaturan kesejahteraan hewan dan telah diperbarui melalui:

• UU Nomor 41 Tahun 2014
• UU Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang tersebut mendefinisikan kesejahteraan hewan sebagai kondisi fisik dan mental hewan sesuai perilaku alaminya serta mewajibkan perlakuan yang layak terhadap hewan yang bergantung pada manusia.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012

PP ini menjadi aturan teknis paling penting mengenai kesejahteraan hewan.

Pasal 83 mengadopsi konsep internasional Five Freedoms, yaitu:

1. bebas dari lapar dan haus;
2. bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
3. bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
4. bebas dari rasa takut dan stres;
5. bebas mengekspresikan perilaku alaminya.

Prinsip tersebut wajib diterapkan dalam kegiatan penangkapan, pemeliharaan, transportasi, penggunaan, pemotongan, hingga praktik kedokteran hewan.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP yang baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) tetap mengatur tindak pidana terhadap hewan, termasuk penganiayaan, eksploitasi yang melampaui kemampuan alami hewan, serta perlakuan yang menyebabkan penderitaan. Ketentuan ini memperkuat dasar pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap hewan dibandingkan pengaturan sebelumnya.

4. Undang-Undang Konservasi

Untuk satwa liar dilindungi, Indonesia memiliki perlindungan melalui peraturan konservasi yang mengatur larangan:

• menangkap;
• membunuh;
• memperjualbelikan;
• memelihara tanpa izin;
• memperniagakan bagian tubuh satwa dilindungi.

Pendekatan ini lebih berorientasi pada pelestarian spesies dibanding kesejahteraan individu hewan.

Hak Asasi Hewan atau Kesejahteraan Hewan?

Dalam literatur hukum terdapat dua pendekatan besar.

Animal Welfare

Pendekatan ini menyatakan manusia tetap dapat memanfaatkan hewan sepanjang:

• tidak menyiksa,
• memenuhi kebutuhan dasar,
• meminimalkan penderitaan.

Pendekatan inilah yang dianut Indonesia.

Animal Rights

Pendekatan ini lebih radikal. Tokoh seperti Tom Regan dan Gary Francione berpendapat bahwa hewan memiliki hak moral yang melekat sehingga tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat atau komoditas.

Konsep ini belum menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia.

Implementasi di Indonesia Saat Ini

Secara normatif Indonesia sebenarnya memiliki kerangka hukum yang cukup memadai.

Namun implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan.

1. Penegakan hukum masih lemah

Kasus penyiksaan hewan sering kali:

• berhenti pada mediasi,
• tidak diproses pidana,
• sulit dibuktikan,
• dianggap sebagai perkara ringan.

Akibatnya efek jera relatif rendah.

2. Belum ada Undang-Undang khusus Animal Welfare

Berbeda dengan banyak negara maju, Indonesia masih menggabungkan pengaturan kesejahteraan hewan dalam regulasi peternakan sehingga cakupannya belum komprehensif.

3. Konflik budaya

Beberapa praktik tradisional masih memunculkan perdebatan, misalnya:

• adu hewan,
• perdagangan hewan di pasar tradisional,
• pemeliharaan satwa liar,
• eksploitasi hewan untuk hiburan.

Di sisi lain pemerintah juga harus mempertimbangkan nilai budaya dan ekonomi masyarakat.

4. Edukasi masyarakat belum merata

Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa:

• penelantaran hewan termasuk bentuk kekerasan;
• transportasi yang tidak layak dapat melanggar aturan;
• pemeliharaan hewan memiliki konsekuensi hukum.

Perbandingan dengan Negara Lain

1. Swiss

Swiss merupakan salah satu negara dengan perlindungan hewan paling maju.

Keunggulannya:

• perlindungan hewan diakui dalam konstitusi;
• standar kandang sangat rinci;
• pelatihan wajib bagi pemilik jenis hewan tertentu;
• sanksi pidana cukup berat.

Pendekatan Swiss lebih menempatkan kesejahteraan hewan sebagai bagian dari etika negara.

2. Jerman

Konstitusi Jerman memasukkan perlindungan hewan sejak tahun 2002.

Negara memiliki kewajiban konstitusional menjaga kesejahteraan hewan.

Setiap eksperimen terhadap hewan harus memenuhi persyaratan ilmiah yang sangat ketat.

3. Austria

Austria memiliki salah satu Animal Welfare Act paling progresif di dunia.

Beberapa ketentuannya:

• larangan peternakan bulu;
• pembatasan penggunaan hewan sirkus;
• standar kesejahteraan yang sangat tinggi;
• denda administratif yang besar bagi pelanggar.

4. Inggris

Animal Welfare Act 2006 mengatur kewajiban pemilik hewan untuk:

• menyediakan makanan;
• tempat tinggal;
• perlindungan kesehatan;
• kesempatan berperilaku alami.

Pemilik dapat dipidana meskipun hewan belum mengalami luka apabila terbukti gagal memenuhi kewajiban kesejahteraan.

5. Selandia Baru

Selandia Baru menjadi salah satu negara pertama yang secara hukum mengakui hewan sebagai makhluk yang dapat merasakan (sentient beings).

Konsekuensinya:

• standar peternakan lebih ketat;
• eksperimen hewan diawasi ketat;
• pengangkutan dan pemotongan memiliki regulasi rinci.

Posisi Indonesia Dibanding Negara Lain

Jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia memiliki beberapa kekuatan:

• sudah mengadopsi Five Freedoms;
• memiliki dasar pidana terhadap penganiayaan hewan;
• memiliki regulasi teknis peternakan.

Namun Indonesia masih tertinggal dalam:

• penegakan hukum;
• pengawasan lapangan;
• besaran sanksi;
• pengaturan hewan peliharaan;
• perlindungan hewan liar non-konservasi;
• pengakuan hukum mengenai kesejahteraan hewan sebagai isu lintas sektor.

Tantangan Masa Depan

Perubahan iklim, urbanisasi, meningkatnya kepemilikan hewan peliharaan, perdagangan satwa daring, dan meningkatnya kesadaran publik akan mendorong pembaruan kebijakan di bidang kesejahteraan hewan.

Selain itu, standar kesejahteraan hewan juga semakin menjadi faktor penting dalam perdagangan internasional produk peternakan.

Potensi Improvisasi Regulasi

Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan Indonesia antara lain:

1. Membentuk Undang-Undang Kesejahteraan Hewan

UU khusus akan memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif daripada pengaturan yang tersebar di berbagai regulasi.

2. Memperjelas definisi penganiayaan hewan

Perlu adanya indikator yang jelas mengenai:

• penelantaran;
• eksploitasi;
• kekerasan fisik;
• kekerasan psikologis;
• overworking pada hewan pekerja.

3. Memperberat sanksi

Pelanggaran berat dapat dikenakan:

• pidana penjara;
• denda besar;
• pencabutan izin usaha;
• larangan memelihara hewan dalam jangka waktu tertentu.

4. Sistem registrasi hewan peliharaan

Negara dapat mengembangkan:

• identifikasi mikrochip;
• registrasi nasional;
• sertifikasi breeder;
• pengawasan perdagangan daring.

5. Penguatan kelembagaan

Diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara:

• Kementerian Pertanian;
• Kementerian Lingkungan Hidup;
• Kepolisian;
• pemerintah daerah;
• organisasi profesi dokter hewan;
• organisasi masyarakat sipil.

6. Pendidikan masyarakat

Kesadaran hukum dapat ditingkatkan melalui:

• kurikulum sekolah;
• kampanye nasional;
• pelatihan pemilik hewan;
• sertifikasi pelaku usaha pet shop dan peternakan.

#Catatan Redaksi HukumInfo#

Indonesia telah memiliki fondasi hukum mengenai kesejahteraan hewan melalui Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, serta ketentuan pidana dalam KUHP. Meskipun demikian, pendekatan yang digunakan masih berfokus pada animal welfare, bukan animal rights.

Dengan demikian, hewan belum dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi sebagaimana manusia.

Dibandingkan negara-negara seperti Swiss, Jerman, Austria, Inggris, dan Selandia Baru, tantangan utama Indonesia bukan hanya pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum, koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Ke depan, pembentukan undang-undang khusus mengenai kesejahteraan hewan, penguatan sanksi, peningkatan sistem pengawasan, dan edukasi publik berpotensi menjadikan Indonesia lebih selaras dengan standar internasional sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan beretika terhadap seluruh makhluk hidup.

Disclaimer:
Informasi dan pendapat dalam tulisan ini disajikan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik. Dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan, penafsiran, maupun keputusan yang diambil berdasarkan isi tulisan ini. Pembaca diharapkan melakukan verifikasi dan penilaian secara mandiri sesuai kebutuhan.